Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub dan KNKT. Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid menilai salah satu faktor terjadinya kecelakaan transportasi udara akibat lemahnya pengawasan pemerintah, baik secara regulasi maupun pengawasan secara berkala. Menurutnya, masalah tersebut semuanya bermula dari perizinan.

“Perizinan ini harus diseleksi dengan baik soal penerbangan ini. Harusnya semua pesawat ini dilakukan secara berkala,” kata Anwar Hafid saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub dan KNKT membahas hasil investigasi terkait kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Menurut Anwar, ketika terjadi kecelakaan pesawat, semua mata tertuju pada apa yang dilakukan pemerintah. Sebab itu, lanjutnya, pemerintah harus menyediakan anggaran darurat apabila terjadi kecelakaan pesawat.

“Dalam sistem anggaran kita, kalau KNKT diberikan anggaran yang cukup untuk itu, kalau tidak ada kejadian pasti anggarannya mengendap. Tidak bisa begitu, mungkin ada solusi dari sistem anggaran kita dibuatkan suatu anggaran yang bersifat darurat, sehingga tidak ada alasan seperti yang disampaikan KNKT bahwa sewa perahu yang terlalu besar. Negara harus hadir disini,” tegasnya.

Lebih lanjur Anwar mengingatkan kembali bahwa ketika pesawat Sriwijaya Air SJ 182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021, yang mengangkut 62 orang yang terdiri dari 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 penumpang anak-anak, dan 3 bayi, dan tak ada satupun penumpang yang selamat dalam kecelakaan tragis in.

,

Kemudian, Anwar mengapresiasi instruksi Presiden setelahnya yang menginstruksikan semua kekuatan untuk segera lakukan investigasi, pencarian, sehingga dalam waktu singkat bisa memberikan perasaan lega kepada seluruh rakyat.

“Kita harus evaluasi, ini kelalaian kita, lemahnya pengawasan sehingga terjadi seperti ini. Oleh karena itu, pengawasan, penanganannya harus ekstra. Tidak boleh sama dengan pengawasan angkutan darat atau angkutan lainnya,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga berpesan kepada seluruh maskapai penerbangan agar jangan hanya sekedar mengejar keuntungan yang besar, tetapi keselamatan penumpang harus jadi prioritas utama. “Jangan kita hanya sekedar mau mendapatkan keuntungan yang besar, keselamatan penumpang tidak menjadi perhatian kita,” tutupnya. (we/aha)